Woro..... Woro

PENDAFTARAN PERANGKAT DESA

JABATAN KEPALA DUSUN/KADUS/KEWILAYAHAN

DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA JAWA TENGAH TAHUN 2021

Mendasari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa, maka untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun/Kadus/Kewilayahan Desa Sidabowa pada hari Kamis, 28-01-2021 telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembentukan dan dilanjutkan dengan Pelantikan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat  Desa (P3D) Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Tahun 2021 yang dihadiri oleh Tim Fasilitator Kecamatan Patikraja (Camat, Kasi Pemerintahan, Koramil dan Polsek). Panitia P3D telah terbentuk dan disyahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidabowa Nomor 05 Tahun 2021 tertanggal 28-01-2021 dengan Susunan Panitia P3D yang mewakili unsur perangkat desa (2 orang), tokoh masyarakat dan perempuan (4 orang), dan unsur kelembagaan desa (3 orang) sehingga berjumlah 9 (sembilan) orang.

Hj. SURTIYAH, SH. selaku Pj. Kepala Desa Sidabowa menghimbau dan mengharap kepada Panitia P3D untuk selalu berkoordinasi dengan Tim Fasilitator Kecamatan, Pihak Pemerintah Desa, BPD dan seluruh Anggota Panitia agar pelaksanaannya benar-benar mengacu kepada peraturan tersebut diatas. Selain itu kegiatan disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

Setelah Pelantikan Camat Patikraja (Drs. LENDRA YUSPI, M.Si.) mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi Panitia P3D dan selamat menjalankan tugas sesuai dengan rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 tahun 2017. Harapan semoga Desa Sidabowa mendapatkan Perangkat Desa Jabatan Kadus/Kewilayahan yang baru dengan mempunyai dedikasi kerja yang tinggi dan mau mementingkan kepentingan warganya daripada kepentingan pribadi.

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDABOWA

KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR   05  TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

(P3D)  PERANGKAT DESA

DESA SIDABOWA, KECAMATAN PATIKRAJA, KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DESA SIDABOWA

Menimbang       :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan;
2. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
3. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidabowa tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D),  Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja.

Mengingat         :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas No. 26 tahun 2016 Tentang Pedoman Penjaringan, Penyaringan, Pengangankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Banyumas No 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa;
11. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 01 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidabowa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan           :        PEMBENTUKAN PANITIA  PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

                                     PERANGKAT DESA (P3D) ,

                                     DESA  SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA

PERTAMA               : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Panitia P3D, Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja

KEDUA                    :  Panitia P3D  pada DIKTUM PERTAMA mempunyai  tugas :

1. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Pengisian Perangkat Desa Jabatan Kepala Dususn/Kewilayahan Desa Sidabowa
2. Menyusun Jadwal, Waktu dan Tempat proses pelaksanaan P3D sampai selesai
3. Menyusun Anggaran Biaya
4. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan P3D
5. Membuat Berita Acara Proses Pelaksanaan
6. Mengajukan Perangkat Desa terpilih kepada Kepala Desa
7. Melaporkan hasil P3D kepada Kepala Desa

KETIGA                  :   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana DIKTUM KEDUA Panitia P3D                                      

                                 Dibantu oleh 8 (delapan) orang anggota secara administratip                                          

                                 bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT               :   Panitia P3D sebelum melaksanakan tugasnya terlebih

                                dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa

KELIMA                 :   Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan

                                ini dibebankan pada APDES  Tahun Anggaran .2021

KEENAM                 :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat

                                kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

                                                                                                         Ditetapkan di : Sidabowa

                                                                                                      Pada tanggal  : 28 Januari 2020

                                                                                                      Pj. KEPALA DESA SIDABOWA

                                                                                                                      ttd.

                                                                                                                SURTIYAH, SH.

                                                                                                                  Penata Tk. 1

                                                                                                          NIP. 196506121990032006

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sidabowa

Nomor            : 05 Tahun 2021

Tanggal         : 28 Januari 2021

SUSUNAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA (P3D)

PERANGKAT DESA

DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

                                                                  Pj. KEPALA  DESA SIDABOWA

                                                                                     ttd.

                                                                                SURTIYAH, SH.

                                                                                  Penata Tk. 1

                                                                         NIP. 196506121990032006

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2021

Sekretariat : JL. Raya Sidabowa No.05  Desa Sidabowa  Kec. Patikraja Kab. Banyumas Kode Pos 53171

Telp. (0281) 6438591 HP. 085747302959

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPUTUSAN

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA

NOMOR : 02/Pan-P3D/II/2021

TENTANG TATA TERTIB

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kepala Dusun/Kewilayahan, serta dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu Panitia P3D menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
2. Bahwa sehubungan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwringin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA

TAHUN 2021

BAB I

 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagai unsur pemerintahan pada tingkat kecamatan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan kewilayahan
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia.
19. Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan yang selanjutnya disebut calon yang berhak mengikuti ujian adalah calon yang ditetapkan Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan
20. Hari adalah hari kerja
21. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam penjaringan, penyaringan, pengangkatan, rotasi dan pemberhentian perangkat desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB II

KEPANITIAAN

Pasal 2

1. Untuk keperluan pencalonan dibentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Panitia terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Pimpinan/keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
3. Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia P3D
4. Panitia P3D mempunyai tugas :

• Menyusun jadwal kegiatan
• Mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel
• Menyusun tata tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Menetapkan batas nilai kelulusan yang paling rendah ( Passing Grade ) .
• Melaksanakan sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada masyarakat.
• Menerima pendaftaran Bakal Calon
• Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon
• Mengumumkan Calon kepada masyarakat
• Meneliti kebenaran keberatan masyarakat yang berkaitan kelengkapan persyaratan Calon
• Mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian
• Menyusun materi dan menyiapkan tempat ujian penyaringan
• Menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
• Menetapkan peserta ujian tertulis yang hasil tesnya memenuhi passing grade  dari masing-masing formasi jabatan untuk mengikuti tes tahap berikutnya.
• Melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa
• Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa
• Membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Peringkat 1, 2 dan 3
• Mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Peringkat 1, 2 dan 3 kepada Kepala Desa;
• Melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa

1. Panitia P3D mempunyai wewenang:

• Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
• Menentukan peringkat calon berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian, uji kompetensi, dan nilai prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela;
• Mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa;

1. Panitia P3D berkewajiban:

• Memperlakukan calon secara adil dan setara;
• Menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa disertai berita acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
• Melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tepat waktu
• Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.
• Mematuhi aturan protokol kesehatan covid 19 pada setiap tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa

BAB III

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 3

1. Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 serta memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. Berumur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat memasukan berkas pendaftaran;
5. Tidak berstatus sebagai perangkat desa;
6. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian minimal Sektor;
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dengan dibuktikan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Sanggup memenuhi kelengkapan administrasi.

Paragraf 2 Pendaftaran

Pasal 4

1. Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 12 (duabelas) hari
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari
3. Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan bakal calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
4. Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dariawal dengan membuat Berita Acara
5. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon yang mendaftar maka bakal calon tersebut berhak melalui tahapan penjaringan dan penyaringan selanjutnya, tanpa dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
6. Pendaftaran Bakal Calon wajib dilakukan dengan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf k yaitu lamaran yang diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dengan dilampiri:
   1. Surat Pernyataan terdiri dari :
      1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
      2. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
      3. Bersedia berbuat baik, jujur dan adil
      4. Tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan
      5. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tidak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara
      6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
      7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara, bersedia mengumumkan secara jujurdan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
      8. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan /atau bagian dari keanggotaannya dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
      9. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah pelantikan dan menjadi penduduk Desa Sidabowa paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan
      10. Bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya bagi Kepala Dusun/Kewilayahan dan menjadi penduduk dusun setempat paling lambat setelah pelantikan.
   2. Fotocopy STTB/Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang  dan menunjukan aslinya.
   3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran  yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
   4. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik / surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang dilegalisir pejabat yang berwenang
   5. Fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang
   6. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian minimal tingkat kepolisian sektor
   7. Surat keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani
   8. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar background warna merah
   9. Bagi bakal calon dari luar daerah, melampirkan surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan pada kabupaten / kota masing-masing, yang menerangkan bahwa bakal calon benar-benar penduduk di desa atau kelurahan pada kabupaten / kota masing-masing
   10. Bagi calon dari luar daerah, legalisir dan surat keterangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
   11. Bagi bakal calon dari luar daerah, melampirkan surat keterangan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan pada Kabupaten?kota masing-masing, yang menerangkan bahwa Bakal Calon benar-benar penduduk di Desa atau Keluarahan pada kabupaten/kota masing-masing
   12. Bagi bakal calon dari luar Daerah, legalisisr yang dimaksud pada ayat(6) huruf b, c, d, e dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perunadang-undangan yang berlaku
   13. Bagi bakal calon dari luar daerah wajib menjelaskan kepada Panitia Penjaringan dan penyaringan, ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk legalisir.

7. Lamaran diajukan kepada :

Kepala Desa Sidabowa melalui Panitia Panjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam Amplop Warna Cokelat.